Infoasatu.com, Makassar – Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar berpendapat bahwa sikap KPU yang tak melaksanakan putusan Panwaslu Makassar yang merekomendasikan agar pasangan DIAmi dimasukkan kembali sebagai Pasangan Calon pada Pilwali Makassar 2018 harus disertai dengan penerbitan Surat Keputusan.
“Jika KPU ngotot mengabaikan putusan Panwaslu Makassar maka harus ada SK,” kata Prof Ilmar saat dihubungi, Minggu (27/5).
Baca juga:
Menurut Ilmar, dengan adanya SK maka publik tak lagi bertanya-tanya tentang sikap jelas dari KPU Makassar.
Meskipun, kata Ilmar, KPU tetap berpatokan pada putusan Mahkamah Agung yang tak meloloskan pasangan DIAmi pada Pilwalkot Makassar 2018.
Selain itu, kata Ilmar, secara administratif , KPU harus menunjukkan SK terkait sikapnya yang mengabaikan putusan Panwaslu.
Jika KPU tak menerbitkan SK maka kinerja KPU sendiri dapat dipertanyakan publik.
“KPU sendiri bisa terkesan bimbang,” pungkasnya. (*)
Infoasatu.com, News - Anies Baswedan tetap menjadi figur favorit di Pancoran, Glodok, Jakarta Barat, yang…
Infoasatu.com,Makassar--Penyanyi berbakat Fitri berhasil menghibur peserta Heritage Run yang menjadi bagian dari rangkaian acara Jappa…
Infoasatu.com,Makassar--Perayaan Festival Jappa Jokka Cap Go Meh 2025 semakin semarak dengan digelarnya ajang Heritage Run,…
Infoasatu.com,Makassar--Suasana penuh semangat menyelimuti Festival Jappa Jokka Cap Go Meh yang berlangsung meriah di Makassar…
Infoasatu.com,Makassar--Pertama kali dalam Festival Jappa Jokka Cap Go Meh, menghadirkan Barongsai Competition tingkat Provinsi Sulawesi…
Infoasatu.com,Makassar--Pekan Olahraga Tradisional mengawali Perayaan Jappa Jokka Cap Go Meh 2025 yang digelar di Sepanjang…
Leave a Comment