Infoasatu.com, Makassar – Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar berpendapat bahwa sikap KPU yang tak melaksanakan putusan Panwaslu Makassar yang merekomendasikan agar pasangan DIAmi dimasukkan kembali sebagai Pasangan Calon pada Pilwali Makassar 2018 harus disertai dengan penerbitan Surat Keputusan.
“Jika KPU ngotot mengabaikan putusan Panwaslu Makassar maka harus ada SK,” kata Prof Ilmar saat dihubungi, Minggu (27/5).
Baca juga:
Menurut Ilmar, dengan adanya SK maka publik tak lagi bertanya-tanya tentang sikap jelas dari KPU Makassar.
Meskipun, kata Ilmar, KPU tetap berpatokan pada putusan Mahkamah Agung yang tak meloloskan pasangan DIAmi pada Pilwalkot Makassar 2018.
Selain itu, kata Ilmar, secara administratif , KPU harus menunjukkan SK terkait sikapnya yang mengabaikan putusan Panwaslu.
Jika KPU tak menerbitkan SK maka kinerja KPU sendiri dapat dipertanyakan publik.
“KPU sendiri bisa terkesan bimbang,” pungkasnya. (*)
Infoasatu.com,Makassar--Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menutup kegiatan Penataran Wasit…
Infoasatu.com,Makassar- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Barombong tetap memberikan pelayanan kesehatan dasar selama libur Natal…
Infoasatu.com,Makassar--Usai melakukan rapat kordinasi langsung bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK),…
Infoasatu.com,Makassar--Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengimbau seluruh…
Infoasatu.com,Makassar--Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar…
Infoasatu.com,Makassar--Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar secara resmi telah menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setelah menyelesaikan…
Leave a Comment