Infoasatu.com, Makassar – Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar berpendapat bahwa sikap KPU yang tak melaksanakan putusan Panwaslu Makassar yang merekomendasikan agar pasangan DIAmi dimasukkan kembali sebagai Pasangan Calon pada Pilwali Makassar 2018 harus disertai dengan penerbitan Surat Keputusan.
“Jika KPU ngotot mengabaikan putusan Panwaslu Makassar maka harus ada SK,” kata Prof Ilmar saat dihubungi, Minggu (27/5).
Baca juga:
Menurut Ilmar, dengan adanya SK maka publik tak lagi bertanya-tanya tentang sikap jelas dari KPU Makassar.
Meskipun, kata Ilmar, KPU tetap berpatokan pada putusan Mahkamah Agung yang tak meloloskan pasangan DIAmi pada Pilwalkot Makassar 2018.
Selain itu, kata Ilmar, secara administratif , KPU harus menunjukkan SK terkait sikapnya yang mengabaikan putusan Panwaslu.
Jika KPU tak menerbitkan SK maka kinerja KPU sendiri dapat dipertanyakan publik.
“KPU sendiri bisa terkesan bimbang,” pungkasnya. (*)
Infoasatu.com,Makassar--Calon Wali Kota (Cawalkot) Makassar, Indira Yusuf Ismail, mengajak warga Kota Makassar untuk menjadi pemilih…
Infoasatu.com,Makassar--Calon Wali Kota Makassar nomor urut 3, Indira Yusuf Ismail, bersama Komunitas #maRIKi Maju Bersama,…
Infoasatu.com,Makassar--Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis menghadiri Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun…
Infoasatu.com,Makassar--Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, meninjau langsung pelaksanaan program Sabtu Bersih…
Infoasatu.com,Makassar--Calon Wali Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, melakukan silaturahmi dengan pengurus Cabang Muhammadiyah Kota Makassar,…
Infoasatu.com,Makassar--Paslon nomor urut tiga (3) walikota Makassar, Indira-Ilham ( INIMI) dan Paslon Gubernur urut satu…
Leave a Comment