Infoasatu.com, Makassar – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Irwan Adnan, memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan APBD dan Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (24/3/2025). Dalam rapat yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Irwan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, efisien, dan sesuai perencanaan.
“Hari ini kami mendapatkan banyak masukan yang komprehensif. Pemkot Makassar akan menyiapkan langkah-langkah perbaikan untuk pertemuan berikutnya,” ujar Irwan, sembari menegaskan bahwa masukan dari KPK akan segera ditindaklanjuti.
Rapat tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk pengelolaan keuangan APBD, pelayanan publik, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan hibah daerah. Sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga menjadi fokus utama untuk efisiensi anggaran tahun 2025.
Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK memberikan sejumlah rekomendasi, salah satunya terkait pengawasan ketat terhadap penyedia jasa dan optimalisasi pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan. “Pengawasan ketat dan pertimbangan matang sangat diperlukan untuk mencegah potensi kerugian negara,” ungkap Narsidin dari tim Satgas KPK.
Rapat ini turut dihadiri oleh berbagai OPD lingkup Pemkot Makassar, termasuk BPKAD, Inspektorat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan. Dengan sinergi yang kuat, rapat koordinasi ini diharapkan mampu meningkatkan tata kelola anggaran demi pembangunan Kota Makassar yang lebih baik. (**)
