Infoasatu.com, Makassar – DPRD Kota Makassar meminta Pemkot Makassar melakukan evaluasi terhadap OPD yang memiliki serapan anggaran rendah. Pasalnya, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi triwulan pertama, ada 30 OPD yang mendapat rapor merah. Serapannya rata-rata di bawah 8%.
Bahkan, dari seluruh OPD yang mendapatkan rapor merah sebagian besar adalah OPD yang mengelola anggaran besar. Seperti, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dari Rp827,86 miliar anggaran yang dikelola baru sekitar Rp17,05 miliar yang terserap.
Begitu pun dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), baru Rp25 miliar anggaran yang terserap dari total anggaran Rp572 miliar. Termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dari Rp551 miliar anggaran, baru Rp4,6 miliar yang terserap.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile mengatakan OPD yang memiliki serapan anggaran rendah harus segera dievaluasi. Pemerintah kota diminta segera bertindak.
“Ini harus segera ditindaki dan dilaksanakan apa yang urgen serta dikondisikan di tengah pandemi virus korona ini,” ujar dia.
Legislator PDIP itu meminta agar para OPD tidak terlena dengan adanya krisis pandemi Covid-19 sehingga ogah untuk bekerja cepat menjalankan semua rancangan kerja yang telah dibuat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, William Laurin menegaskan akan menjadwalkan pemanggilan OPD yang serapan anggarannya cukup rendah untuk dievaluasi.
Infoasatu.com,Makassar--Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menutup kegiatan Penataran Wasit…
Infoasatu.com,Makassar- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Barombong tetap memberikan pelayanan kesehatan dasar selama libur Natal…
Infoasatu.com,Makassar--Usai melakukan rapat kordinasi langsung bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK),…
Infoasatu.com,Makassar--Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengimbau seluruh…
Infoasatu.com,Makassar--Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar…
Infoasatu.com,Makassar--Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar secara resmi telah menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setelah menyelesaikan…
Leave a Comment