Setelah Dimediasi, Menkumham dan Wali Kota Tangerang Sepakat Cabut Laporan

Infoasatu.com, Jakarta – Perselisihan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah akhirnya menemukan titik terang. Keduanya sepakat menyelesaikan masalah setelah dimediasi Kementerian Dalam Negeri. Hingga akhirnya sepakat menarik laporannya masing-masing.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo permasalahan antara Kemenkum HAM dan Arief timbul karena belum ada komunikasi yang baik ditambah adanya kebijakan sepihak.

“Yang klaim ini belum terbangun sebuah komunikasi yang baik, timbul kebijakan sepihak, misalnya memutus aliran listrik, memutus aliran air. Itu kan tidak hanya mengganggu Kumham, tapi mengganggu masyarakat yang ada di lingkup situ atau aset-aset sebuah kementerian,” kata Tjahjo.

Kemendagri pun hadir dan memediasi perseteruan Yasonna dengan Arief. Kemendagri menyebut permasalahan keduanya sudah selesai.

“Jadi yang dipermasalahkan kemarin terkait dengan pembangunan politeknik ilmu pemasyarakatan imigrasi dan pemanfaatan lahan semuanya sudah clear, yang mana penyelesaiannya akan pula difasilitasi oleh Bapak Gubernur (Banten),” ujar Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo.

Kedua belah pihak mencabut tuntutannya. Hadi juga mengatakan tidak ada lagi pertentangan di kedua belah pihak.

“Dicabut semuanya, baik Kum HAM nyabut, Pak Wali Kota nyabut, bahkan pelayanan publik yang sempat dihentikan baik itu listrik, sampah, drainase, air, dan sebagainya hari ini pulih kembali,” kata Hadi.

“Pulang dari sini nanti dicabut, namun sudah tidak ada pertentangan dusta di antara Pak Sekjen Kum HAM dan Pak Wali Kota,” lanjutnya.

Sementara itu, Arief Wismansyah menerangkan terkait pelayanan publik di lingkungan aset Kemenkum HAM yang sebelumnya dihentikan. Ia mengaku beberapa fasilitas umum telah kembali dipulihkan.

“Kalau pelayanan publik, sebenarnya dari awal untuk yang warga masyarakat tidak ada masalah. Kalau tadi ada air listrik itu kan bukan kewenangan kota, itu kan kewenangan PLN dan PDAM sebenarnya nggak ada masalah juga kita berhentikan,” jelas Arief.

“Jadi yang sampah itu ternyata yang lapas itu, nggak pernah bayar retribusi begitu kan kita stop. Kalau yang PJU dari semalem sudah kita nyalakan, semalem kita sudah dapat arahan dari Mendagri untuk dinyalakan, dari kemarin sudah kita nyalakan, jadi sudah seperti biasa,” sambungnya.