Sudah 8 Bulan, Konsolidasi Birokrasi Gubernur NA Dinilai Tak Efektif
Infoasatu.com, Makassar – Masyarakat Sulawesi Selatan, melalui Gubernur dan Wakil Gubernur, Prof Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan), mengharapkan terjadi terobosan, atau setidaknya ada diferensiasi dari kepemimpinan sebelumnya. Namun, setelah 8 bulan kepemimpinannya, belum ada terobosan yang dihasilkan.
Menurut Andi Luhur Prianto, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, kepemimpinan Prof Andalan seperti mengalami transisi yang panjang.
“Konsolidasi birokrasi belum berjalan efektif,” kata Luhur, Jumat (26/4/19).
Menurutnya, Nurdin Abdullah butuh Sekretaris Provinsi yang defenitif. Untuk menggerakkan birokrasi pemerintah provinsi yang belum meninggalkan ritme kerja pemimpin sebelumnya.
“Kelihatan juga rendahnya derajat konsensus Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penentuan pejabat Sekda defenitif,” ujarnya.
Luhur mengatakan, saat apel pertama di Gubernuran, Nurdin Abdullah sempat memberi harapan perubahan. Tapi setelah itu, hari-hari kepemimpinan ditandai polemik serius, terutama dengan kehadiran dan dominasi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).
“Pelembagaan T2PD sebagai “Komisi Pembisik” juga sempat menjadi faktor perenggang dalam dinamika hubungan DPRD dan Pemprov dalam pembahasan APBD 2019,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, sampai saat ini, keberhasilan kepemimpinan Nurdin Abdullah hanya berhasil mengganti nomenklatur TP2D menjadi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), mereplikasi model lembaga penasihat Gubernur Anis Baswedan di DKI Jakarta.
“TGUPP pun masih mengambil alih tugas Sekretariat Daerah, seperti ketika proses rekrutmen calon Penjabat Wali Kota Makassar,” katanya.
