Tantangan Pemilu dan Pilkada 2024, Saiful Jihad Ingatkan Pentingnya Pelibatan Masyarakat

Infoasatu.com, Luwu – Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad menguraikan tantangan dalam pelaksanaan pemilu berintegritas masa mendatang. Menurutnya hal terpenting adalah melibatkan masyarakat untuk terlibat dan menikmati setiap tahapan proses pemilu maupun pilkada.

Ia mengatakan, sejarah perjalanan pemilu dan pilkada pada 2018 dan 2019 dengan sejumlah dinamikanya merupakan bagian dari pengalaman berharga. Namun menurutnya, hal yang paling dekat yang bisa dilakukan adalah pelibatan masyarakat dalam setiap proses.

“Melihat pemilu 2024, ada dua hal, pemilu dan pemilihan serentak (Pilkada). Secara regulasi ada dua UU yang digunakan. Ada dua norma yang tidak pas sama. Apalagi pada pasal menyangkut politik uang. Hal inilah yang harusnya bisa kita buka ruang-ruang untuk berdialog dan membangun semangat berdemokrasi,” tuturnya saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik Tematik bertema “Tantangan Pengembangan Pengawasan Partisipatif, yang digelar Bawaslu Luwu Utara, Rabu (20/7/2022).

Lelaki kelahiran Polmas, 52 tahun silam ini menambahkan, tak berubahnya UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 membuat pelaksanaan pemilu dan pilkada berbeda. “Pemilu dijadwalkan Februari dan pilkada bulan November tahun yang sama tahun 2024. Pelaksanaan dan pengaturannya yang berbeda membuat jadi tantangan. Ada ketidaksempurnaan UU Pilkada 10/2016 dan UU Pemilu 7/2017 yang tetap kita laksanakan,” jelas Saiful.

Selain itu, ini menunjuk pengalaman dari pelaksanaan Pemilu 2019. Dia menyatakan, Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang terbanyak dalam memproses aduan dugaan pelanggaran netralitas ASN. “Nah,disinilah mitra strategis kita (Bawaslu-KPU) untuk sama-sama mengawasi ini. Organisasi masyarakat di Luwu Utara ini bisa membuka ruang-ruang dialog terbuka untuk menguatkan demokrasi kita. Ini juga sebagai upaya mitigasi terhadap proses pemilihan,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Luwu Utara Ibrahim Umar mengatakan tantangan pengawasan pemilu 2024 ada pada mendorong pelibatan masyarakat. Ia menyebut hal tersebut adalah kerja bersama. “Saya berharap ada semacam program yang bisa bersama kita hasilkan dari pertemuan ini,” harapnya.

Diketahui, hadir dalam dialog publik tersebut, Kaban Kesbangpol Kabupaten Luwu Utara Enyon sebagai pembicara. Kegiatan ini pula dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga dan organisasi, seperti Ketua JADI Luwu Utara Aziz, Ketua Pemuda Muhammadiyah Luwu Utara, Ketua GP Ansor, perwakilan organisasi kemahasiswaan sejumlah wartawan. Dialog ini berjalan dengan baik di moderatori oleh Anggota Bawaslu Luwu Utara Ibrahim Umar.