Terkait Usulan Pembentukan TPFK, Bawaslu: Jalur Penanganan Pemilu Itu di Bawaslu

Infoasatu.com, Makassar – Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengusulkan adanya pembentukan Tim Pencari Fakta Kecurangan (TPFK) pemilu 17 april lalu. BPN bahkan menyebut bahwa Bawaslu RI telah menyetujui usulan pembentukan tim tersebut.

Terkait hal itu, Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin, mengatakan hal tersebut tidak perlu dilakukan. Menurutnya, jalur penanganan pemilu itu di Bawaslu. Jika ada kecurangan, dilaporkan sesuai jalur hukum yang ditetapkan konstitusi.

“Sudah ada jalur Bawaslu-nya. Apa sih definisi TPF itu? LSM atau negara? Bisa dijelaskan nggak? Jalur penanganan pemilu itu di Bawaslu, kalau sengketa hasil di MK,” kata Afif, di gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/19).

Ia meminta agar masyarakat melaporkan bila ada indikasi kecurangan ke Bawaslu, publik juga bisa menggugat sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Afif menyebut jangan sampai publik terjebak dengan istilah TPFK.

“Iya begitu benar (lapor ke Bawaslu), kalau sifatnya koalisi masyarakat umum melakukan pelanggaran dilapor sama kita juga ya itu memang jalurnya. Jadi minta tolong jangan terjebak di istilah itu, nanti menjebak kita sendiri,” ungkapnya.

Ia bahkan mempertanyakan urgensi wacana pembentukan TPFK. Menurutnya bila partisipasi masyarakat yang dianggap kurang melapor, kurang tepat karena Bawaslu sudah membuka peluang bagi masyarakat untuk melapor.

“Artinya kalau partisipasi masyarakat kurang, kurang apa kita terbuka dengan pemantau yang sebanyak ini. Tentu semua jalur penangannya yang sifatnya administrasi sama pidana melibatkan kita (Bawaslu), yang sifatnya hasil pasti di MK, yang pelanggaran etik itu di DKPP, itu jalurnya,” tuturnya.

“Jadi kalau dipahami partisipasi publik melaporkan pelanggaran ya silahkan saja, tapi saya tak mau terjebak TPF atau bukan TPF,” sambungnya.