Infoasatu.com, Makassar – Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan laporan keuangan terhadap anggaran.
Hal ini di ungkapkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pemerintah Kota Makassar, Yusran,SE.M.Ak melalui rilis yang dikirim via whatsapp saat mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, di Hotel Sunset, Seminyak Propinsi Bali. Kamis kemarin, 26/07/2018.
“aAapun tujuan kami bersama beberapa staf bagian Keuangan Diskominfo kota makassar mengikuti Bimtek ini adalah untuk menambah wawasan serta lebih meningkatkan pengetahuan dan lebih memahami hal-hal yang terkait dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah”, tuturnya.
Pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini dilaksanakan selama dua hari oleh Lembaga Peduli Pendidikan Kinerja Daerah ( LP2KP) dibagi dalam beberapa kelompok dan di ikuti puluhan peserta dari berbagai daerah seperti kutai dan Sulawesi Barat. (*)
Infoasatu.com,Makassar--Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menutup kegiatan Penataran Wasit…
Infoasatu.com,Makassar- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Barombong tetap memberikan pelayanan kesehatan dasar selama libur Natal…
Infoasatu.com,Makassar--Usai melakukan rapat kordinasi langsung bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK),…
Infoasatu.com,Makassar--Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengimbau seluruh…
Infoasatu.com,Makassar--Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar…
Infoasatu.com,Makassar--Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar secara resmi telah menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setelah menyelesaikan…
Leave a Comment