TP4 Segera Bubar, Komisi III DPR RI Sebut Ada Oknum di Makassar yang Jual Nama Jaksa

Infoasatu.com, Makassar – Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI akan segera dibubarkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sepakat membubarkan TP4.

“Satu hal yang agak substansi tadi ada kesepakatan bahwa TP4P dan TP4D akan segera dibubarkan,” ujar Mahfud, Rabu (20/11/2019) lalu.

Mahfud menjelaskan, TP4 dibentuk dengan tujuan mendampingi para pemerintah daerah membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi. Dalam perkembangannya, kinerja TP4 pusat dan daerah secara umum sudah bagus. Namun, kata Mahfud, ada keluhan bahwa fungsi TP4 ini dijadikan alat untuk mengambil keuntungan.

“Ketika seorang kepala daerah itu ingin membuat program pembangunan, lalu minta semacam persetujuan, sehingga seakan-akan sudah bersih. Tapi ternyata tidak bersih. Ada juga Pemda yang ingin berlindung dari ketidakbenaran lalu seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4,” sebut Mahfud.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menambahkan bahwa ada oknum jaksa yang memanfaatkan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan melalui TP4 dan TP4D. Mereka diduga memeras kepala daerah.

“Jadi banyak kepala daerah di Indonesia Timur yang mengadukan ke kami kalau ada oknum TP4D mengatasnamakan Jaksa Agung tapi bisa menentukan proyek-proyek,” ucap Sarifuddin Sudding.

Oknum yang dimaksud bernama Imelda, salah seorang pengusaha Alkes asal Makassar. Imelda diduga menjual nama Jaksa Agung untuk mengintimidasi Kepala Daerah.

“Dia sangat berkuasa di masa Jaksa Agung Prasetyo dan ada dugaan orang kejaksaan tahu. Saya kira orang seperti ini harus disingkirkan,” tutur Sarifuddin.

Sebelumnya, Sarifuddin Sudding dalam Raker bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama jajarannnya blak-blakan adanya oknum di TP4D bernama Imelda yang para Kadis di daerah cukup takut kepada yang bersangkutan.

“TP4D ada bernama Imelda. Ini para Staker-satker lebih takut ke Imelda dari pada jaksa. Imelda sangat terkenal sekali karena bisa mengatur Bupati atau Wali Kota bahwa proyek ini harus dikerjakan ini. Dan saya pikir Imelda ini harus disingkirkan karena bisa mempengaruhi kinerja penegak hukum,” tegas Sarifuddin.