Wahab Tahir Minta Wali Kota Evaluasi OPD Rapor Merah

Infoasatu.com, Makassar – Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kota Makassar baru mencapai 46,40 persen atau Rp1,01 triliun dari total anggaran Rp4,69 triliun.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengambil kebijakan untuk mengestimasi nilai SiLPA sebagaimana tertuang dalam RAPBD Kota Makassar tahun anggaran 2023.

“Banyak proyek infrastruktur yang mengalami penundaan,” ujar Danny Pomanto, sapaannya, Kamis, 10 November 2022.

Kebanyakan dari tahun ini hanya dipersiapkan Detail Engineering Design (DED), penyusunan AMDAL, penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) maupun pengurusan sertifikat dan perencanaannya.

Dia menjelaskan pemerintah kota telah mempersiapkan akselerasi pada tahun 2023 mendatang untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

“Kita akan tender dini,” tegas Danny.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir juga turut mengatensi tingginya potensi SiLPA tahun ini.

Menurutnya, kondisi ini tak bisa dibiarkan, pemerintah harus mengevaluasi OPD yang memiliki rapor merah.

“Oleh karena itu kita minta Pak Wali lakukan evaluasi terhadap OPD-OPD itu. Kan alasannya ini dia takut (tender), kalau begitu mau ditanya apa alasannya,” kata Wahab.

Selain adanya ketakutan, menurutnya ada juga faktor OPD terkait yang ogah-ogahan.

Wahab mengatakan prinsip utama dalam penganggaran tersebut adalah kembali ke pada rakyat. Jika serapan anggaran rendah, maka ada konsekuensi uang rakyat yang manfaatnya tidak bisa dirasakan.

“Ini jadi pernyataan keras yang saya sampaikan, bahwa terjadinya penundaan, banyaknya SiLPA berkonsekuensi terhadap manfaat yang didapatkan oleh masyarakat,” tandasnya. (*)